Contoh Soal PPKN Kelas X SMA/SMK semester Ganjil

ambar

 


Selamat malam semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan contoh soal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn pada semester Ganjil. Berikut adalah soal yang akan kami bagikan.
baca juga: KUMPULAN LATIHAN SOAL ULANGAN KELAS X SEMESTER GANJIL

Sebelum mengerjakan soal silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E! 


1. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, yaitu ...
A. Memaksa
B. Menguasai
C. Mengayomi
D. Memonopoli
E. Mencakup semua

2. Keuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kedaulatan ...
A. Negara
B. Mutlak
C. Ke luar
D. Ke dalam
E. Tertinggi

3. Pada sebuah negara, pemerintahannya didasarkan pada beberapa lembaga tertinggi. Salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peradilan, dan yang lainnya mengurusi kepentingan rakyat dan permasalahan negara lainnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara tersebut menganut kedaulatan yang dipaparkan oleh ...
A. Montesquieu
B. Hugo Krabbe
C. Paul Laband
D. Leon Duguit
E. Thomas Hobbes

4. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias pokitica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...
A. Legislatif, yudikatif, dan federatif
B. Eksekutif, federatif, dan legislatif
C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
D. Legislatif, eksekutif, dan federatif
E. Eksekutif, federatif, dan yudikatif

5. Negara indonesia memiliki potensi menjadi negara yang berkembang menjadi negara mau. Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan ...
A. Perjalanan hukum bangsa
B. Falsafah hidup yang ingin diwujudkan
C. Dasar-dasar terbentuknya politik negara
D. Tata nilai ekonomi yang telah berkembang
E. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat

6. Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan, merupakan pengakuan secara ...
A. De jure bersifat tetap
B. De facto bersifat tetap
C. De jure bersifat penuh
D. De jure bersifat sementar
E. De facto bersifat sementara

7. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
A. Moneter
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif
 
8. Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...
A. Moneter
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif

9. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan ...
A. Eksekutif
B. Legislatif
C. Yudiaktif
D. Konstitutif
E. Eksaminatif

10. Seorang presiden dalam pemerintahan tentu akan memiliki pembantu yakni seorang meteri. Dalam hal ini Kementerian negara adalah ...
A. Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
B. Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
C. Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
D. Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
E. Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

11. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementerian Negara tepatnya pada pasal ...
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
E. 20

12. Kementerian yang melakukan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah adalah ...
A. Sekretariat Negara
B. Pemuda dan Olah Raga
C. Badan Usaha Milik Negara
D. Komunikasi dan Informatika
E. Pembangunan Daerah Tertinggal

13. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah ...
A. LIPI
B. Bulog
C. BPOM
D. BUMN
E. Perpusnas

14. LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah ...
A. BIN dan LIPI
B. BIN dan BPKP
C. BKN dan BSN
D. BPN dan BKN
E. LIPI dan BKN

15. Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
A. Spiritual
B. Kultural
C. Sosial
D. Politik
E. Institusional

16. Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...
A. Solidaritas
B. Perdamaian
C. Partisipasi
D. Demokrasi
E. Kesetaraan

17. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ...
A. Solidaritas
B. Persamaan
C. Perdamaian
D. Permusyawaratan
E. Penghargaan atas hak

18. Sebulan sekali, warga Desa Sukajaya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke- ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

19. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
A. Mencintai tanah air
B. Menghargai hak orang lain
C. Menghargai perbedaan keyakinan
D. Menghargai keanekaragaman budaya
E. Musyawarah untuk mencapai mufakat

20. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …
A. kekuasaan legislatif
B. kekuasaan eksekutif
C. kekuasaan yudikatif
D. kekuasaan federatif
E. kekuasaan koordinatif

21. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam …
A. Pasal 20 Ayat (1)
B. Pasal 20 Ayat (2)
C. Pasal 20 Ayat (3)
D. Pasal 20 Ayat (4)
E. Pasal 20 Ayat (5)

22. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

23. Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintah tentunya memiliki hak. Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
A. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
B. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
C. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
D. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
E. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

24. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....
A. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
E. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

25. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....
A. Bentuk negara kesatuan
B. Bentuk negara federasi
C. Bentuk pemerintahan republik
D. Sistem pemerintahan presidensil
E. Sistem pemerintahan parlementer

26. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6

27. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …
A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
B. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
 
28. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …
A. 2 dan 4
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 1 dan 2
E. 3 dan 4

29. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali …
A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
E. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa

30. Pada pasal dan ayat berapakah yang menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon?
A. Pasal 12 ayat 1 UUD 1945
B. Pasal 6 ayat 2 UUD 1945
C. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945
D. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945
E. Pasal 24 ayat UUD 1945

Demikian Contoh Soal PPKN yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. 
Terimakasih. Salam


Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close