Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal (Paket D) USBN PKn Kelas 12 SMA/MA Beserta Kunci Jawabannya

Pada postingan kali ini kami akan membagikan kumpulan soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK beserta kunci jawabannya.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganeraan atau disingkat PKn merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa di semua jenjang. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini menitik beratkan pada pendidikan siswa untuk menjadi warga negara yang baik.

Materi pelajaran PKn ini menjadi salah satu dasar pokok untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air kepada para siswa. Melalui pelajaran ini, siswa diharapkan mampu dan bisa mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebenar-benarnya.


Berhubungan dengan harapan tersebut, postingan ini mengajak para siswa, guru maupun warga sekolah untuk belajar dan berlatih dengan kumpulan Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK.

Sengaja kami berikan kunci jawaban di akhir soal agar khususnya siswa dapat berlatih, mengevaluasi hasil Kegiatan Belajar Mengajar yang telah mereka lakukan.

Kumpulan Soal yang disajikan ini adalah berupa 20 soal pilihan ganda. Kenapa demikian, karena ini masih tahap berlatih, sehingga siswa tidak terbebani dengan banyaknya soal yang diberikan.

Untuk selengkapnya, silakan kerjakan Kumpulan Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK berikut ini.

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Paling Tepat dengan Memberi Tanda Silang (X) pada Salah Satu Jawaban A, B, C, D atau E pada lembar jawaban.

21. Budaya politik partisipan sangat diharapkan dapat mewujudkan tercapainya demokrasi Pancasila yang sehat dan bermartabat, karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya politik dalam sistem politik Indonesia adalah ....
A. pengerahan massa untuk mempertahankan calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum
B. memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dan kritik terbuka
C. menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan hati nuraninya
D. aktif menyuarakan pandangan politiknya  dalam demonstrasi
E menggunakan segala cara dalam mencapai tujuan politiknya

22. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi sebagai penyebab perpecahan apabila tidak disikapi secara bijaksana. Perbedaan merupakan alasan mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki arti ....
A. akulturasi budaya hingga membentu suatu kebersaman yang kuat dan utuh
B. persatuan orang-orang dan kelompok-kelompok yang berada dalam sebuah daerah untuk membentuk suatu kesatuan
C. persatuan yang meliputi segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menciptakan keselarasan sebagai sebuah bangsa yang kokoh
D. persatuan yang dimiliki oleh bangsa yang kokoh yang sulit untuk dipecah-belah
E. penggabungan segala aspek kehidupan negara demi terhindarnya keributan

23. Supaya hidup tertib, aman, dan damai  maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya.  Di Indonesia landasan hukum dilaksanakannya bela negara tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal  ....
A. 27 ayat (1) 
B. 27 ayat (2) 
C. 27 ayat (3) 
D. 30 ayat (1)
E. 30 ayat (2)

24. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara besar yang terdiri dari perbedaan sosial dan budaya, Pancasila menjadi ideologi dan sarana pemersatu bangsa dengan alasan ....
a. digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat.
b. sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebhinnekaan.
c. disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945.
d. mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan.
e. ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia.

25. Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dismpulkan bahwa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
A. menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia
B. sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing
C. menjadi landasan dalam berperilaku antarsuku bangsa yang berbeda-beda
D. sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945
E. menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka

26. Perhatikan pilihan berikut:
1. Perasaan senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
3. Sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda.
4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia.
5. Rasa cinta tanah air dikalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. 
Berdasarkan pilihan di atas, yang merupakan faktor pendukung terbentuknya integrasi nasional ditunjukan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

27. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.
Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya  kondisi tersebut adalah untuk….
A memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
B. memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat
C. memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat
D. memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan
E. menghilangkan perbedaan antarsuku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

28. Tawuran antarwarga terjadi karena permasalahan sepele yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik. Rasa kebersamaan yang keliru disalah artikan untuk menyerang warga yang dianggap menjadi lawan. Berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan terjadinya tawuran agar persatuan dan kebersamaan semakin kuat antara lain ....
A. melatih menahan diri dengan menghindari sikap emosional.
B. melakukan musyawarah yang melibatkan tokoh pemuda dan masyarakat.
C. penegakan hukum terutama terhadap pelaku utama tawuran.
D. memberikan ganti rugi atau tali asih terhadap korban.
E. mengajak kawan-kawan untuk persiapan menghadapi pihak lawan.

29. Perhatikan pilihan berikut:
1. Kebebasan masyarakat untuk membentuk ataupun bergabung dalam partai politik.
2. Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakilnya.
3. Pembubaran partai politik tanpa melalui pengadilan.
4. Pemusatan kekuasaan secara sentralistik pada eksekutif.
5. Tidak stabilnya pemerintahan karena tidak bersatunya kelompok-kelompok yang memegang pemerintahan.
Berdasarkan pilihan di atas, ciri-ciri pemerintahan demokrasi terpimpin pada masa orde lama ditunjukkan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

30. Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi instrumen mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut karena Bhinneka Tunggal Ika .…
A. mampu menghadapi tantangan zaman untuk mewujudkan kesejahteraan
B. memuat nilai historis terkait keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara
C. dibuat oleh para cendekiawan untuk mewujudkkan Indonesia merdeka
D. mempunyai nilai filosofis untuk menyatukan bangsa Indonesia
E. hanya dimiliki dan diyakini oleh bangsa Indonesia

31. Menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan salah satu fungsi negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika suatu negara berupaya dengan sebaik-baiknya agar fungsi fakultatif tersebut bisa tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mencanangkan program pembangunan di segala bidang dengan salah satu sumber pendapatan dari sektor pajak. 
Bagaimanakah hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara hubungannya dengan pernyataan tersebut?
A. kewajiban dari warga negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya.
B. setiap hak warga negara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh negara.
C. negara tidak dapat mencampuri kewajiban dari warga negaranya.
D. hak negara berarti juga merupakan hak setiap warga negara.
E. negara secara langsung harus memenuhinya setelah warga negara menunaikan kewajibannya.

32. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, termasuk pengembangan demokrasi. Ketika daerah menjalankan otonomi daerahnya, maka akan meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya asas yang menjadi dasar bagi pelaksanaannya. Apakah yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi?
A. pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan tersebut mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan yang dibuatnya.
B. kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi atau pemerintah kepada yang lain.
C. penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
D. pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah. 
E. membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut.

33. Trias politica menurut Montesqieu dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga pelaksana kekuasaan eksekutif di Indonesia yaitu ….
A. BPK
B. MPR
C. MA
D. DPR
E. Presiden

34. Pak Budi dan Pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Pak Budi.
Tindakan Pak Andi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang ....
A. hukum publik
B. hukum privat
C. hukum ketenagakerjaan 
D. hukum administrasi negara
E. hukum keluarga dan waris

35. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya diatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren atau umum. Berikut ini yang bukan merupakan urusan absolut kewenangan pemerintah pusat yaitu ….
A. Politik luar negeri
B. Pendidikan
C. Pertahanan dan keamanan
D. Yustisi atau Peradilan
E. Moneter dan fiskal nasional

36. Kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen meliputi kekuasaan bidang legislasi, kekuasaan sebagai kepala negara dan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Meskipun demikian tidak berarti kekuasaan presiden tidak tak terbatas, maksudnya adalah ....
A. kekuasaan presiden dibatasi oleh undang undang dan bertanggung jawab kepada DPR
B. kekuasaan presiden sangat luas yang dapat mengatur kehidupan negara, mengangkat dan memberhentikan menteri dan tetap bertanggung jawab kepada lembaga lain yaitu MPR, DPR dan DPD
C. presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR dan dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan pada konstitusi
D. dalam menjalankan tugasnya presiden terikat oleh sistem perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada MPR
E. dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri.

37. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama  tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....
A. penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama 
B. membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
C. menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
D. mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
E. menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi

38. Menyikapi pelaksanaan otonomi daerah, ternyata menyisakan permasalahan diantaranya sebagian pejabat daerah yang terlibat korupsi, penyelenggaran pemerintah daerah yang kerjanya kurang maksimal, dan daya serap anggaran yang rendah. Berdasarkan kasus di atas, maka hambatan pelaksanaan otonomi daerah disebabkan ....
A. terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan integritas sumber daya yang masih rendah serta tidak meratanya fiskal daerah
B. kecilnya pendapatan asli daerah yang menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
C. akselerasi pembangunan daerah seperti bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang tersendat 
D. partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pembangunan daerah serta komunikasi politik yang kurang baik antara penguasa dengan rakyatnya
E. merosotnya nilai kegotong-royongan serta budaya masyarakat yang kurang siap menerima perubahan

39. Pasal 17 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara yaitu ....
A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
B. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, pertanahan, dan aparatur negara.
C. Urusan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
D. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
E. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

40. Perhatikan tabel berikut:
Bagaimanakah sebenarnya pertanggung jawaban menteri dalam kabinet presidensiil? 
A. 1 dan 2                           
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4               
E. 4 dan 5                          

Kunci Jawaban Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 12 SMA/MA/SMK
No. Jawaban
21 C
22 C
23 C
24 B
25 A
26 C
27 B
28 A
29 E
30 D
31 A
32 D
33 E
34 A
35 B
36 C
37 A
38 A
39 B
40 A

Nah, demikian di atas contoh Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK beserta kunci Jawabannya.
Bagaimana nilai kalian? Silakan tinggalkan komentar agar kita bisa saling memberikan semangat satu sama lain.
Sekian dan terimakasih.

Posting Komentar untuk "Soal (Paket D) USBN PKn Kelas 12 SMA/MA Beserta Kunci Jawabannya"