Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML # adsen1

Soal (Paket B) USBN PKn Kelas 12 SMA/MA Beserta Kunci Jawabannya

Pada postingan kali ini kami akan membagikan kumpulan soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK beserta kunci jawabannya.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganeraan atau disingkat PKn merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa di semua jenjang. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini menitik beratkan pada pendidikan siswa untuk menjadi warga negara yang baik.

Materi pelajaran PKn ini menjadi salah satu dasar pokok untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air kepada para siswa. Melalui pelajaran ini, siswa diharapkan mampu dan bisa mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebenar-benarnya.


Berhubungan dengan harapan tersebut, postingan ini mengajak para siswa, guru maupun warga sekolah untuk belajar dan berlatih dengan kumpulan Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK.

Sengaja kami berikan kunci jawaban di akhir soal agar khususnya siswa dapat berlatih, mengevaluasi hasil Kegiatan Belajar Mengajar yang telah mereka lakukan.

Kumpulan Soal yang disajikan ini adalah berupa 20 soal pilihan ganda. Kenapa demikian, karena ini masih tahap berlatih, sehingga siswa tidak terbebani dengan banyaknya soal yang diberikan.

Untuk selengkapnya, silakan kerjakan Kumpulan Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK berikut ini.

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Paling Tepat dengan Memberi Tanda Silang (X) pada Salah Satu Jawaban A, B, C, D atau E pada lembar jawaban.

1. Budaya politik partisipan sangat diharapkan dapat mewujudkan tercapainya demokrasi Pancasila yang sehat dan bermartabat, karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya politik dalam sistem politik Indonesia adalah ....
A. Pengerahan massa untuk mempertahankan calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum.
B. Memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dan kritik terbuka.
C. Menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan hati nuraninya.
D. Aktif menyuarakan pandangan politiknya  dalam demonstrasi.
E. Menggunakan segala cara dalam mencapai tujuan politiknya.

2. Toleransi dalam kehidupan umat beragama di Bali telah berlangsung berabad-abad dan memiliki fondasi kultural yang sangat kuat sehingga tidak mudah terkoyak. Sejauh ini kita tidak jarang mendengar ada masalah dalam hubungan antarumat beragama di Bali. Umat Hindu dengan umat beragama lainnya hidup berdampingan dengan damai, saling tolong, dan menghargai. Mereka berbaur dengan masyarakat dan budaya setempat. Gambaran ini merupakan salah satu kondisi masyarakat multikultural di Indonesia yang memperkuat integrasi nasional. Pengertian Integrasi national itu sendiri adalah ….
A. Penghargaan terhadap masyarakat yang bersifat homogen.
B. Semangat bersatu menurut konsep Sumpah Pemuda yang dijunjung tinggi.
C. Upaya mewujudkan persatuan dalam persamaan tujuan dan cita-cita kelompok.
D. Upaya menyatukan harapan pemerintah dan rakyat agar terwujud tujuan nasional.
E. Proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan untuk keserasian fungsi dalam dalam masyarakat. 

3. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. 
Landasan hukum usaha pembelaan negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi adalah ….
A. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
B. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
C. Undang-Undang No. 27 Tahun 2000
D. Undang-Undang No. 3   Tahun 2002
E. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

4. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara besar yang terdiri dari perbedaan sosial dan budaya, Pancasila menjadi ideologi dan sarana pemersatu bangsa dengan alasan ....
A. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945.
B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat.
C. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebhinnekaan
D. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan.
E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia.

5. Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dismpulkan bahwa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah ….
A. Menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia.
B. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing.
C. Menjadi landasan dalam berperilaku antarsuku bangsa yang berbeda-beda.
D. Sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
E. Menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

6. Perhatikan pilihan berikut:
1. Perasaan senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
3. Sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda.
4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia.
5. Rasa cinta tanah air dikalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. 
Berdasarkan pilihan di atas, yang merupakan faktor pendukung terbentuknya integrasi nasional ditunjukan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

7. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.
Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya  kondisi tersebut adalah untuk….
A. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional.
B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
C. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
D. Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan.
E. Menghilangkan perbedaan antarsuku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Tawuran antarwarga terjadi karena permasalahan sepele yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik. Rasa kebersamaan yang keliru disalah artikan untuk menyerang warga yang dianggap menjadi lawan. Berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan terjadinya tawuran agar persatuan dan kebersamaan semakin kuat antara lain ....
A. Memberikan ganti rugi atau tali asih terhadap korban.
B. Melatih menahan diri dengan menghindari sikap emosional.
C. Penegakkan hukum terutama terhadap pelaku utama tawuran.
D. Mengajak kawan-kawan untuk persiapan menghadapi pihak lawan.
E. Melakukan musyawarah yang melibatkan tokoh pemuda dan masyarakat.

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Terbatasnya peran partai politik.
2. Presiden memiliki peranan dominan.
3. Paham komunisme kian berkembang.
4. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
5. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri demokrasi pada masa orde lama di tunjukkan oleh nomor….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5

10. Keberagaman dalam  masyarakat dapat menjadi tantangan karena orang  yang berbeda pendapat yang lepas kendali. Menumbuhkan perasaan kedaerahan dan kesukuan berlebihan dan diiringi tindakan yang merusak persatuan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya perlu dilaksanakan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip ….
A. kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati.
B. kepentingan kelompok diatas segalanya.
C. menguntungkan kepentingan pribadi.
D. kedaerahan dan kesukuan.
E. anti musyawarah mufakat.

11. Menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan salah fungsi negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika suatu negara berupaya agar fungsi fakultatif tersebut bisa tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mencanangkan program pembangunan disegala bidang dengan pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara negara dengan kewajiban warga negara adalah....
A. Negara secara langsung harus memenuhinya setelah warga negara menunaikan kewajibannya. 
B. Kewajiban warga negara merupakan hak dari negara untuk mendapatkannya.
C. Hak warga negara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh negara.
D. Negara tidak dapat mencampuri kewajiban dari warga negaranya.
E. Hak negara berarti juga merupakan hak setiap warga negara.

12. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, termasuk pengembangan demokrasi. Ketika daerah menjalankan otonomi daerahnya, maka akan meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya asas yang menjadi dasar bagi pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan asas Desentralisasi adalah ....
A. Membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut.
B. Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan tersebut mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan yang dibuatnya. 
C. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah. 
D. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
E. Kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi atau pemerintah kepada yang lain.

13. Montesqeau mengemukakan tiga teori kekuasaan. Tiga kekuasaan tersebut adalah legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Berikut yang termasuk contoh pelaksanaan kekuasaan Yudikatif adalah….
A. Presiden berhak memilih menteri.
B. Presiden berhak memberikan grasi.
C. DPR membuat Undang-Undang bersama Presiden.
D. Mahkamah Agung memutus perkara di tingkat kasasi.
E. BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara.

14. Pak Budi dan Pak Andi berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Pak Budi. Tindakan Pak Andi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang ....
A. Hukum publik
B. Hukum privat
C. Hukum ketenagakerjaan 
D. Hukum administrasi negara
E. Hukum keluarga dan waris

15. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Didalamnya diatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren atau umum. Berikut ini yang bukan merupakan klasifikasi kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yaitu ….
A. kesehatan
B. pendidikan
C. politik luar negeri
D. pekerjaan umum dan penataan ruang
E. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

16. Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Hal tersebut menunjukan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas yang berarti kekuasaan presiden ….
A. Mendapat pengawasan dari rakyat.
B. Perlu dipertanggung jawabkan kepada MPR.
C. Dibatasi oleh UUD dan hukum yang berlaku.
D. Berhadapan dengan lembaga-lembaga lainnya.
E. Dibagi dengan kepala daerah dengan otonomi daerah.

17. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama  tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....
A. Penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. 
B. Membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
C. Menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran.
D. Mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia.
E. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi.

18. Setelah pelaksanaan konsep otonomi daerah, ternyata masih ditemukan sebagian kepala daerah terjerat kasus korupsi. Hal tersebut menunjukan bahwa walaupun daerah sudah di berikan otonomi daerah ternyata penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus tetap ….
A. Bertanggung jawab kepada rakyat di daerahnya.
B. Kompak antara kepala daerah dengan wakilnya.
C. Konsisten dan komunikatif dengan pejabat di atasnya.
D. Mendapat legitimasi dari pejabat di atasnya dan rakyat di daerah.
E. Diawasi baik oleh lembaga penegak hukum maupun instansi di atasnya.

19. Terjadinya penyalahgunaan ataupun tidak efisiensi dan efektif penggunaan anggaran dan jabatan dalam sebuah kementerian dapat memaksa seorang menteri untuk mengundurkan diri. Berdasarkan hal tersebut, pertanggung jawaban menteri/kabinet dalam sistem  presidensiil adalah....
A. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
B. Bertanggung jawab kepada DPR atau Parlemen.
C. Dipilih dari anggota DPR melalui pemilihan umum.
D. Bertanggung jawab kepada menteri koordinator atau Menko.
E. Diangkat oleh partai pengusung presiden dan diberhentikan oleh presiden.

20. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri.
2. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
3. Menteri-menteri bertanggungjawab pada DPR.
4. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat.
5. Kekuasaan negara dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar.
6. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pernyataan di bawah ini yang merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil terdapat pada nomor….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 4, dan 6
C. 1, 3, 5, dan 7
D. 2, 3, 4, dan 6
E. 2, 3, 5, dan 6

Kunci Jawaban Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 12 SMA/MA/SMK
No. Jawaban
1 A
2 E
3 D
4 D
5 A
6 B
7 C
8 B
9 A
10 A
11 B
12 D
13 D
14 D
15 C
16 C
17 D
18 E
19 A
20 B

Nah, demikian di atas contoh Soal USBN Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn untuk siswa Kelas 12 SMA/MA/SMK beserta kunci Jawabannya.
Bagaimana nilai kalian? Silakan tinggalkan komentar agar kita bisa saling memberikan semangat satu sama lain.

Sekian dan terimakasih.


Posting Komentar untuk "Soal (Paket B) USBN PKn Kelas 12 SMA/MA Beserta Kunci Jawabannya"